We help to find
What are you looking for?

FAQs

Batas Waktu Pelaporan, Penyetoran dan Pembayaran Pajak

Barangkali surat pemberitahuan alias SPT sudah cukup akrab bagi sebagian besar orang Indonesia. Apalagi, istilah SPT kerap muncul pada media saat memasuki bulan Maret setiap tahunnya.

Kenapa Maret? Ini karena sudah masuk batas akhir pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (WP OP). Menurut aturannya, SPT OP wajib disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Sebenarnya, istilah SPT tidak cuma tenar pada bulan Maret. Untuk wajib pajak badan, ada jenis SPT masa yang harus dilaporkan setiap bulan.

Nah, batas waktu pelaporan pajak dan batas waktu pelaporan PPN tersebut diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 dan PMK-243/PMK.03/2014.

SPT Tahunan PPh orang Pribadi

Pada awal artikel ini, telah disebut bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Tahun Pajak

Adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam wajib pajak badan, yang dimaksud Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender. Kecuali, bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Untuk SPT Masa

Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

  1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

 

Cara Lapor SPT Tahunan Badan

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

  1. efiling;
    1. Halaman Direktorat Jenderal Pajak;
    2. Halaman penyalur SPT Elektronik;
    3. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
    4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
  2. Cara langsung;
  3. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  4. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
NPWP

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

  1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
    1. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
    2. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
    3. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
      1. identitas diri:
      2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau
  • Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
  1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  1. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

 

 

  1. Bagi Wajib Pajak badan, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
    1. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
    2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
    3. Permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
      1. Surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
      2. Identitas diri :
        1. KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga Negara Indonesia; atau
        2. Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga negara asing;
        3. KTP kuasa Wajib Pajak dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
        4. Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus;
        5. Kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan; dan
        6. Surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dan menerima EFIN dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus.
      3. Menyampaikan alamat email aktif pengurus yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

 

  1. Dalam hal Wajib Pajak badan merupakan kantor cabang maka syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
    1. Pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
    2. Pimpinan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
      1. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
      2. Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  • identitas diri berupa:
  1. KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan warga Negara Indonesia; atau
    1. Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan warga negara asing;
    2. KTP kuasa Wajib Pajak dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
    3. Kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus;
    4. Kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang; dan
    5. Surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dan menerima EFIN dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus;
  2. menyampaikan alamat email aktif pengurus yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
  3.  
  1. Bagi Bendahara, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
    1. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara;
    2. Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dengan mendatangi secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor berupa LDK sesuai dengan kewenangannya;
    3. Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
      1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara;
      2. Identitas diri berupa KTP;
  • Kartu NPWP atau SKT atas nama Bendahara; dan
  1. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Permohonan aktivasi EFIN dinyatakan lengkap dalam hal:

  1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Wajib Pajak badan;
  3. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Wajib Pajak badan yang merupakan kantor cabang;
  4. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) bagi Wajib Pajak Bendahara.

Dalam hal permohonan aktivasi EFIN dinyatakan tidak lengkap, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.

Cara Ubah Data Wajib Pajak

Yang termasuk dalam perubahan data NPWP, sebagai berikut:

  1. Perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  3. Perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi;
  4. Perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi;
  5. Perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR; dan/atau
  6. Perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT ALAM JAYA semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing.
Tata Cara Ubah Data NPWP

Tata Cara Perubahan Data WP Online

Merujuk Pasal 29 PER-02/PJ/2018 tata cara permohonan perubahan data NPWP adalah sebagai berikut

  • Permohonan perubahan data diajukan melalui permohonan dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
  • Permohonan perubahan data secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
  • Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
  • Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  • Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  • Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
  • Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

Cara Perubahan Data WP Manual

  • Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
  • Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak harus melengkapi formulir perubahan data tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
  • Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
  • Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:
  1. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  2. melalui pos; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.
  • Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak ke KPP.
  • Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
  • Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
  1. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  2. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.
eMeterai Telkompajakku

e-Meterai 101: Pengertian, Fungsi, dan Objek

Pengertian e-Meterai 

e-Meterai atau meterai elektronik adalah salah satu jenis meterai yang digunakan sebagai tanda telah membayar bea pajak atas dokumen tertentu. e-Meterai ditujukan pada dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, dimana pembubuhannya dilakukan secara elektronik dengan ciri spesifik dan unsur pengaman. 

e-Meterai sendiri memiliki karakteristik yang mirip dengan meterai biasa, dengan bentuknya yang persegi dan warnanya yang didominasi merah muda. Dalam meterai ini, terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan tulisan ‘Meterai Elektronik’ serta angka dan tulisan Rp 10.000 yang menunjukan tarif bea meterai. 

Fungsi e-Meterai

e-Meterai memiliki fungsi yang sama seperti meterai konvensional pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), e-Meterai sendiri memiliki fungsi yang sama kuatnya dengan meterai konvensional lainnya, yaitu sebagai alat bukti di pengadilan. Pembuktian sendiri merupakan tahap yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di pengadilan. Tanpa meterai, suatu dokumen tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Apabila dokumen tidak dikenakan meterai, maka dokumen tersebut tetaplah harus dibubuhkan meterai di pengadilan. 

Dokumen Dibubuhkan e-Meterai 

Meterai sendiri dibubuhkan atas dokumen-dokumen berikut, dokumen yang digunakan untuk alat pembuktian di muka pengadilan, dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia 

Bentuk-bentuk dokumen yang diatur dalam pasal 3 ayat 2  dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai adalah sebagai berikut.

  1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain sejenis beserta rangkapnya
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
  3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  6. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp50 juta yang menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi/diperhitungkan
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Landasan hukum terkait pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik adalah Undang-Undang 10 Tahun 2020. Dokumen elektronik juga menjadi alat bukti yang sah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU IT) pada Pasal 5 ayat (1).

Dokum apa saja yang merupakan objek bea meterai?

Meterai sendiri dibubuhkan atas dokumen-dokumen berikut, dokumen yang digunakan untuk alat pembuktian di muka pengadilan, dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia 

Bentuk-bentuk dokumen yang diatur dalam pasal 3 ayat 2  dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai adalah sebagai berikut.

  1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain sejenis beserta rangkapnya
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
  3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  6. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp50 juta yang menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi/diperhitungkan.
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Teknis Penggunaan e-Meterai: Meterai Jenis Lain, Sistem Gagal, dan Mekanisme Pembubuhan

Apakah meterai komputerisasi akan dihapuskan? 

Betul, Meterai Komputerisasi akan dimigrasi ke meterai elektronik. Izin Meterai Komputerisasi hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Perusahaan yang memiliki izin Meterai Komputerisasi akan ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai. 

Saldo Bea Meterai Komputerisasi yang masih ada, apakah bisa dipindahbukukan ke Materai Elektronik?

Bisa dipindahbukukan ke MAP kode jenis pajak lainnya atau dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. 

Apakah pembubuhan Bea Meterai Elektronik dengan mengupload dokumen satu per satu ke sistem ?

Proses pembubuhan e-meterai melalui platform Pajakku dapat dilakukan secara bulk atau massal. 

Bagaimana jika meterai yang diminta dari distributor berlebih/tersisa?

Sisa kuota dapat digunakan pada periode berikutnya. Jika kuota kurang, pemungut/pengguna dapat melakukan pemesanan kembali ke tim Pajakku. 

Apabila terjadi kegagalan sistem pada pembubuhan meterai, apakah perlu meminta kuota tambahan?

Tidak, meterai yang mengalami gagal sistem tidak akan mengurangi jatah kuota meterai pengguna, silahkan refresh laman untuk mengecek kembali kuota e-meterai yang tersedia. 

Jika bulan ini ada dokumen yang telah dibubuhkan e-meterai, kemudian 2 bulan berikutnya dokumen tersebut direvisi dan ada dokumen penggantinya, bagaimana perlakuannya? 

Meterai Elektronik yang sudah dibubuhkan, tidak dapat direvisi maupun digunakan kembali.

Apakah masih dapat menggunakan Meterai Tempel pada sebagian transaksi yang tidak terakomodir dengan Meterai Elektronik?

Jika sudah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai, untuk dokumen yang menjadi objek pemungutan selain cek dan bilyet giro harus menggunakan Meterai Elektronik. Apabila sistem belum terintegrasi maka dianggap sebagai kegagalan sistem dan penyetoran dilakukan menggunakan SSP dengan Kode MAP 411611 dan Kode KJS 901.

Bagaimana kode atau keterangan pelunasan meterai pada dokumen jika dianggap kegagalan sistem?

Untuk pelunasan bea meterai dengan daftar dokumen pada dokumennya minimal ada tanda pelunasan berupa tulisan ‘BEA METERAI LUNAS’ dan nilai nominal meterainya.

Pelaporan SPT Masa Bea Meterai apakah per NPWP (cabang) atau pusat?

Yang ditetapkan sebagai pemungut bea meterai hanya kantor pusat, sehingga pelaporan semua objek pemungutan yang dilakukan di cabang dilakukan oleh kantor pusat. 

Apakah objek bea meterai yang bukan merupakan objek pemungutan bea meterai seperti perjanjian, dilaporkan dalam SPT Masa Bea Meterai?

Tidak.  

Bagaimana menggunakan meterai elektronik untuk dokumen yang bukan merupakan objek pemungutan? Apakah menggunakan kuota juga dari Distributor?

Tidak, untuk kasus ini satu Wajib Pajak harus memiliki dua akun terkait meterai elektronik, satu akun sebagai pemungut dan akun lainnya sebagai pengguna (pihak terutang). Untuk akun meterai elektronik sebagai pengguna (pihak terutang).

 

Apakah dokumen elektronik yang merupakan objek pemungutan dapat dicetak dan pelunasan bea meterainya dapat menggunakan meterai tempel?

Tidak, pelunasan tetap dengan meterai elektronik namun jika dokumen tersebut tetap ingin dicetak maka diperbolehkan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.